Ketika aktivis JIL dan PKS kompak kritik Dipo Alam
Perbedaan ini sering memunculkan saling sindir, bahkan terkadang serangan satu sama lain. Misalnya, lewat sosial media, seperti Twitter.
Namun demikian, tidak selamanya JIL dan PKS tak akur. Dalam memandang ucapan SARA yang dilontarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, kedua pihak tampak kompak. Baik JIL maupun PKS, sama-sama mengkritik keras pernyataan tak pantas dari pembantu presiden itu.
"Romo Magnis kritik SBY yang Presiden RI sebagai warga negara Indonesia tapi Dipo Alam yang picik dan provokator bawa isu ke Islam dan non-Islam," tulis aktivis JIL, Guntur Romli, lewat akun Twitter-nya, Rabu (22/5).
Sentimen Islam dan non-Islam itu bermula dari kicauan Dipo di Twitter. Di media sosial itu, Dipo membela SBY atas kritik Franz Magnis-Suseno, pastor yang juga Guru Besar Filsafat STF Driyarkara.
Dalam suratnya kepada The Appeal of Conscience Foundation, lembaga di AS pemberi penghargaan untuk SBY, Franz Magnis memang mengritik kepemimpinan SBY yang dinilainya abai terhadap kekerasan terhadap kaum minoritas Ahmadiyah dan Syiah.
"Konflik intra Islam sudah ada sejak dulu, tidak perlu dibesarkan isu minoritas ditindas mayoritas. Yang kita tentang adalah tindak kekerasan," kata Dipo membela SBY lewat akun Twitter-nya, @dipoalam49.
Nah, dalam kicauan selanjutnya barulah Dipo mulai menyinggung latar belakang Franz Magnis yang non-muslim.
"Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan," kicau Dipo.
Tak cukup di situ, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini juga berkicau, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari liat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS."
FMS di akhir kicauan Dipo itu diduga kuat merujuk pada Franz Magnis-Suseno.
Melihat kicauan yang tak pantas diucapkan seorang pejabat negara, Guntur Romli kembali mengkritik keras.
"Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia hati-hati upaya provokasi dan adu domba dari provokator sejenis Dipo Alam ini," tegas Guntur.
Senada dengan Guntur, politikus PKS Indra juga geram dengan pernyataan SARA Dipo Alam. Apalagi, menurut dia, bukan kali ini saja Dipo melontarkan pernyataan kontroversial.
Menurut anggota Komisi III itu sangat mencengangkan seorang pembantu presiden melontarkan pernyataan berbau SARA.
"Kalimat kontroversi Dipo bisa merugikan SBY. Ini dia harus dievaluasi," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/5).
Menurut Indra, pernyataan Dipo tidak layak dan tidak patut disampaikan karena tendensius dan berbau SARA. Menurut Indra, siapa pun warga negara punya hak sama mengungkapkan mengkritik, mengoreksi dan menyampaikan pendapat suatu hal kepada presiden.
Sikap pasang badan Dipo, dinilai justru menjadi boomerang untuk SBY. "Hal ini merefleksikan dan menguatkan apapun penghargaan yang akan diperoleh SBY, jadi tidak layak. Karena anak buahnya menyatakan hala seperti itu," kata Indra.
Presiden Assad: Mundur berarti melarikan diri
Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam wawancara dengan suratkabar
Argentina menyambut prakarsa perdamaian Amerika Serikat-Rusia untuk
menghentikan perang saudara Suriah. Dia menegaskan, tidak punya rencana
mundur.
"Mundur berarti melarikan diri," katanya kepada suratkabar "Clarin" ketika menjawab pertanyaan apakah ia akan mempertimbangkan undur diri seperti yang diserukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.
"Saya tidak tahu apakah Kerry atau siapa pun menerima kekuasaan dari rakyat Suriah untuk berbicara atas nama mereka tentang siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tinggal. Itu akan diputuskan rakyat Suriah dalam pemilihan presiden tahun 2014," ujar Bassar Al Ashad dikutip AFP, Minggu (19/5).
Bashar mengemukakan kepada Clarin dan kantor berita Argentina Telam dalam satu wawancara yang panjang di Damaskus di mana ia juga membantah bahwa pemerintahnya menggunakan senjata-senjata kimia terhadap penduduk sipil.
Pernyataannya muncul di tengah-tengah satu usaha bersama AS dan Rusia untuk menyelenggarakan satu konferensi perdamaian di Jenewa yang mengikutsertakan para anggota pemerintah dan pemberontak yang berusaha menggulingkan Bashar.
"Kami telah menerima dengan baik pendekatan AS-Rusia dan kami mengharapkan akan ada satu konferensi internasional untuk membantu Suriah mengatasi krisis itu," tulis surat kabar Clarin mengutip pernyataan Bashar.
Akan tetapi ia menambahkan bahwa pihaknya tidak yakin bahwa negara-negara Barat benar-benar menginginkan satu penyelesaian di Suriah. "Dan kami mengira negara-negara yang mendukung teroris-teroris tidak menginginkan satu penyelesaian krisis itu," ujarnya.
"Mundur berarti melarikan diri," katanya kepada suratkabar "Clarin" ketika menjawab pertanyaan apakah ia akan mempertimbangkan undur diri seperti yang diserukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.
"Saya tidak tahu apakah Kerry atau siapa pun menerima kekuasaan dari rakyat Suriah untuk berbicara atas nama mereka tentang siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tinggal. Itu akan diputuskan rakyat Suriah dalam pemilihan presiden tahun 2014," ujar Bassar Al Ashad dikutip AFP, Minggu (19/5).
Bashar mengemukakan kepada Clarin dan kantor berita Argentina Telam dalam satu wawancara yang panjang di Damaskus di mana ia juga membantah bahwa pemerintahnya menggunakan senjata-senjata kimia terhadap penduduk sipil.
Pernyataannya muncul di tengah-tengah satu usaha bersama AS dan Rusia untuk menyelenggarakan satu konferensi perdamaian di Jenewa yang mengikutsertakan para anggota pemerintah dan pemberontak yang berusaha menggulingkan Bashar.
"Kami telah menerima dengan baik pendekatan AS-Rusia dan kami mengharapkan akan ada satu konferensi internasional untuk membantu Suriah mengatasi krisis itu," tulis surat kabar Clarin mengutip pernyataan Bashar.
Akan tetapi ia menambahkan bahwa pihaknya tidak yakin bahwa negara-negara Barat benar-benar menginginkan satu penyelesaian di Suriah. "Dan kami mengira negara-negara yang mendukung teroris-teroris tidak menginginkan satu penyelesaian krisis itu," ujarnya.
[tts]
Alaydrus minta KPK periksa Jokowi soal KJS
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus meminta agar
program Kartu Jakarta Sehat (KJS) didata ulang. Pasalnya, dari total
penerima KJS sebanyak 4,7 juta warga, diduga kuat sebanyak 3,5 juta
menggunakan KTP palsu, orang-orang kaya hingga KTP non Jakarta.
Menurut anggota komisi yang membidangi anggaran ini, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pendataan ulang, maka anggaran KJS sebesar Rp 1,2 triliun bakal jebol.
"Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," ujar Alaydrus di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/5).
Alaydrus mendesak Jokowi agar melakukan pendataan ulang terhadap penerima KJS. Apalagi dia mendengar Jokowi bakal membagikan sebanyak 1,7 juta kartu KJS tahap kedua pada Minggu ini.
Pendataan ulang, dinilai Alaydrus sangatlah penting dan hal ini untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang telah disediakan. Jika Jokowi tidak melakukan pendataan ulang penerima KJS, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan mengusutnya.
"Kalau gak mau data ulang, KPK harus periksa ini, masak orang kaya pakai KJS," tegas Alaydrus.
"Karena penerima KJS sebanyak 3,5 juta ini banyak orang mampu, KTP palsu, KTP non Jakarta. Maka harus didata ulang," tandasnya.
Menurut anggota komisi yang membidangi anggaran ini, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pendataan ulang, maka anggaran KJS sebesar Rp 1,2 triliun bakal jebol.
"Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," ujar Alaydrus di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/5).
Alaydrus mendesak Jokowi agar melakukan pendataan ulang terhadap penerima KJS. Apalagi dia mendengar Jokowi bakal membagikan sebanyak 1,7 juta kartu KJS tahap kedua pada Minggu ini.
Pendataan ulang, dinilai Alaydrus sangatlah penting dan hal ini untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang telah disediakan. Jika Jokowi tidak melakukan pendataan ulang penerima KJS, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan mengusutnya.
"Kalau gak mau data ulang, KPK harus periksa ini, masak orang kaya pakai KJS," tegas Alaydrus.
"Karena penerima KJS sebanyak 3,5 juta ini banyak orang mampu, KTP palsu, KTP non Jakarta. Maka harus didata ulang," tandasnya.
[ian]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar